1. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu ...

a. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi

b. PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak

c. PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu

d. PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat

2. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:

a. Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi

b. Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara

c. Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik

d. Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi

3. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu

b. Pengukuran dan analisis capaian kinerja

c. Akuntabilitas keuangan

d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi

4. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:

a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi

b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional

c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan

d. Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya

5. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

b. Akuntabilitas proses

c. Akuntabilitas kepercayaan

d. Akuntabilitas program

6. Nama Pahlawan Nasional â€œOtto Iskandar Dinataâ€� disebut juga sebagai :

a. Si Manuk Dadali

b. Si Jalak Harupat

c. Si Jalak dari Bandung

d. Si Burung Jalak

7. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya.â€¦

a. Sarekat lslam

b. Budi Utomo

c. Taman Siswa

d. lndische parte

8. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya.â€¦

a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa

b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

c. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia

9. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian

kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalahâ€¦

a. Relevansi

b. Validitas

c. Daya Guna

d. Objektivitas

10. Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalahâ€¦A

a. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.

b. Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum

c. Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi

d. Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular

11. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalahâ€¦.

a. Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand

b. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan

c. Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami

d. Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan

12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan.â€¦

a. Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi

b. memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

c. memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

d. pembentukan organisasi wanita putri mardika

13. Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:

a. Frederickson dan Hart

b. Mc Donalds

c. Collins Cobuild

d. Gene Blocker

14. Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:

a. Pelanggaran Etika Publik

b. Penyimpangan Moral

c. Pelanggaran Integritas

d. Wujud perilaku beretika

15. Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:

a. Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi

b. Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi

c. Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor

d. Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku

16. Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?

a. Peraturan perundangan

b. Kewenangan

c. Kekuasaan

d. Kepantasan sosial

17. Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1.sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak- hak individu 2.mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk 3.mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.

a. Hanya 1 dan 2 yang benar

b. Hanya 1 dan 3 yang benar

c. Hanya 2 dan 3 yang benar

d. 1, 2 dan 3 yang benar

18. Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:

a. kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik

b. kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik

c. kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

d. kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik

19. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat

a. hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%

b. hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%

c. hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%

d. hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%

20. Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :

a. Mutu

b. Kreativitas

c. Efisien

d. Inovatif

21. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :

a. Revolusioner

b. Demesioner

c. Evolusioner

d. Temporer

22. Complier adalah:

a. Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka

b. Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem pemerintah

c. Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya wajib pajak

d. Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama

23. Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :

a. Pergeseran selera pasar

b. Perkembangan ekonomi

c. Pergeseran gaya hidup

d. Dorongan melakukan perubahan

24. Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :

a. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis

b. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir dinamis

c. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir sinergis

d. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir populis

25. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :

a. Kualitas produk dan layanan yang prima

b. Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat

c. Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi

d. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

26. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:

a. Jujur

b. Peduli

c. Simpati

d. Mandiri

27. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:

a. Jujur, mandiri dan peduli

b. Jujur, empati dan adil

c. Jujur, tanggung jawab, sederhana

d. Jujur, berani, kerja keras.

28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:

a. Kerugian keuangan negara

b. Suap Menyuap

c. Benturan kepentingan dalam jabatan

d. Penggelapan dalam jabatan

29. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikanÂ :

a. Kerugian Keuangan Negara

b. Perbuatan Curang

c. Penyuapan

d. Gratifikasi

30. Menurut Robert Klitgaard Formula for Corruption adalah C = M + D â€“ A yang merupakan akronim dari:

a. Corruption/Korupsi (C); Menipu (M); Delegasi (D) dan Akuntabilitas

b. Corruption/Korupsi (C), Monopoli (M), Diskcresi/Diskresi/ keleluasaan dan akuntabilitas ;

c. Corruption/Korupsi (C); manipulasi (M), Diskriminasi (D) dan akuntabilitas

d. Corruption/Korupsi (C); Monopoli (M), Diskriminasi (D) dan Apresiasi (A)

31. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi:

a. Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.

b. Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas.

c. Menghancurkan masa depan anak- anaknya.

d. Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.

32. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:

a. Manajemen ASN

b. Seleksi ASN

c. Profesi ASN

d. Perjanjian Kerja ASN

33. Sistem pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi disebut dengan:

a. Sistem merit

b. Spoil system

c. Sistem penilaian kinerja

d. Sistem Kepangkatan

34. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah:

a. Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN

b. Kompetensi, kualifikasi dan afiliasi politik ASN

c. Gender, kompetensi dan kinerja ASN

d. Kondisi kecacatan, kinerja dan kompetensi ASN

35. Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:

a. Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya

b. Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien

c. Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN

d. Menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai

36. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:

a. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan

b. Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

c. Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

d. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN

37. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah

b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN

c. Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

d. Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi

38. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan:

a. Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan

b. Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja

c. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

d. Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan

39. Tujuan Whole-of-Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah:

a. Meningkatkan HDI index

b. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

c. Menurunkan Pengangguran

d. Mengurangi Defisit

40. Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali:

a. Pelayanan atas barang

b. Pelayanan atas jasa

c. Pelayanan administratif

d. Pelayanan Prima

41. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah (Perda)

b. Peraturan Kepala Daerah

c. Instruksi Kepala Daerah

d. Keputusan Kepala Daerah

42. Salah satu produk WoG yang dilakukan adalah WGA atau Whole-of-Government Accounts diperkenalkan oleh negara:

a. Amerika Serikat

b. Inggris

c. Prancis

d. Australia

43. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:

a. Chief Information Officer (CIO)

b. Interoperabilitas sektor publik,

c. Integrasi pelayanan online

d. Portal masing-masing kementerian dan lembaga

44. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu:

a. Evaluasi kinerja daerah

b. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah

c. Pemeriksaan keuangan daerah

d. Mendorong Kerjasama Daerah

45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali

a. Kecukupan Anggaran

b. Kualitas organisasi penyelenggara

c. masyarakat

d. Birokrat

46. Berikut adalah definisi pelayanan publik, kecuali:

a. segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

b. proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.

c. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan

d. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta

47. Apakah yang dimaksud dengan siklus pelayanan

a. Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan

b. peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati layanan yang diberikan

c. Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pemberi layanan sewaktu memberikan layanan

d. peristiwa yang dilalui pemberi layanan dan pelanggan

48. Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:

a. tidak berwujud

b. berlangsung sesaat

c. ada bentuk yang dapat dimiliki

d. dapat dirasakan

49. Pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow:

a. Fisiologi

b. Espitomologi

c. Kekayaan diri

d. motivasi

50. Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah actor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?

a. Korporasi

b. LSM

c. Masyarakat Umum

d. Universitas

27. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai:
	a. Kerugian keuangan negara
	b. Penyuapan
	c. Gratifikasi d. Perbuatan curang

1. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali â€¦

a) Mengedepankan kepentingan publik

b) Integritas

c) Prinsip imparsial

d) Intoleransi keberagaman

2. Pejabat publik yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan akses informasi publik dan informasi publik adalah:

a) Pejabat Pembuat Komitmen

b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

c) Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Instansi

d) Semua unsur aparatur dalam birokrasi

3. Contoh perilaku PNS yang diharapkan berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali:

a) PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia

b) PNS menyebarkan informasi pemerintahan yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial

c) PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

d) PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan

4. Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Disiplin PNS (didalamnya terdapat pengaturan seperti kewajiban, larangan dan hukuman disiplin PNS), diatur dalam:

a) Â Â Â Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 = Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010

c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010

5. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut, kecuali:

a) Â Â Â Kepentingan

b) Kepemimpinan

c) Keseimbangan

d) Transparansi

6. Responsibilitas terbagi atas dua aspek, yaitu:

a) Â Â Â Responsibilitas perseorangan dan stakeholder

b) Â Responsibilitas institusi dan stakeholder

c) Responsibilitas perseorangan dan institusi

d) Responsibilitas stakeholder dan publik

7. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu:

a) Â Â Â Laporan Perencanaan Instansi Pemerintah

b) Laporan Desain Tata Kelola dan Kelembagaan Instansi Pemerintah

c) Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalahâ

a) Waktu berdirinya yang hampir bersamaan

b) Adanya kesadaran tentang arti pentingya berpolitik

c) Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan

d) Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda

9. Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah â€¦.

a) Dewi Sartika

b) Christina Marthatiahahu

c) Cut Nyak Dien

d) R.A. Kartini

10. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan â€¦

a) Nasionalisme

b) Marxisme

c) Sosialisme

d) Otoriterisme

11. Contoh dari keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap individu adalah kesiapan membuka diri dengan lingkungan yang ditandai olehâ€¦

a) persamaan derajat

b) tekonologi komunikasi

c) rasa toleransi

d) kepentingan setiap orang

12. Berikut ini pengertian proses perumusan proposal kebijakan, yakni kegiatanâ€¦

a) Menyusun dan membuatkan serangkaian jadwal pemerintah untuk mengatasi problem tertentu

b) Melegitimasi kebijakan definitif

c) Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik menurut skala prioritas secara politis

d) Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan problem public

13. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalahâ€¦

a) Penentu kebijakan luar negeri.

b) Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan

c) Membuka korelasi perdagangan negara dengan negara lain.

d) Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan

14. Sejarah ketuhanan dalam rumusan Pancasila begitu alot dalam pembahasannya, bahkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUKI pernah berinisiatif membentuk panitia 9 (Sembilan), untuk menyusun Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945. Panitia Sembilan itu adalah :

a) Panitia yang terdiri atas 4 golongan kebangsaan dan 5 golongan Islam

b) Panitia yang terdiri atas 5 golongan kebangsaan dan 4 golongan Islam

c) Panitia yang terdiri atas 3 golongan kebangsaan dan 6 golongan Islam

d) Panitia yang terdiri atas 6 golongan kebangsaan dan 3 golongan Islam

15. Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah.â€¦

a) menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET

b) menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM)

c) mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja

d) mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja

16. Berikut merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja.

a) Menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya

b) Menitip tanda tangan kehadirankepada rekan sekerja

c) Menerima hadiah atau cindera mata saat melaksanakan tugas

d) semua jawaban benar

17. Tindakan yang tidak termasuk kategori whistle blower adalah, KECUALI

a) Membocorkan soal ujian masuk CPNS

b) Memberikan informasi pembebasan lahan khusus kepada kelompok/keluarga

c) Melaporkan informasi rahasia dalam laporan keuangan

d) Mengadukan pelaku pelanggaran etika kepada komite etika

18. Perilaku yang dapat menjadi teladan penegakan etika dan integritas publik yang paling tepat adalah:

a) Kebocoran soal ujian nasional

b) Menjadi pengguna narkoba dan berjudi

c) Nepotisme dalam penerimaan CPNS

d) Penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku

19. Pengertian Kode Etik adalah

a) aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tak tertulis

b) aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis

c) aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tak tertulis

d) aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis

20. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna:

a) kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan

b) kekuatan pemilik kekuasaan

c) keberanian yang memegang kekuasaan

d) keandalan dalam melaksanakan kekuasaan

21. Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan:

a) norma etika maupun norma hukum

b) norma susila dan norma kesantunan

c) norma adat dan kebiasaan

d) norma moral dan norma spiritual

22. Untuk menampilkan kinerja aparatur yang memiliki komitmen kuat terhadap mutu dapat dilakukan melalui proses :

a) Revolusi birokrasi layanan

b) Evolusi birokrasi layanan

c) Revolusi inovasi layanan

d) Evolusi inovasi layanan

23. Berikut adalah cara-cara untuk berinovasi, kecuali :

a) Dengan cara penemuan

b) Dengan cara sintesis

c) Dengan cara duplikasi

d) Dengan cara sinergis

24. Produktivitas kerja yang berbasis kreativitas diarahkan untuk menciptakan :

a) Kepuasan pelanggan

b) Efisiensi dan efektivitas

c) Kesempurnaan pelayanan

d) Keunggulan Mutu

25. Inovasi muncul karena adanya dorongan :

a) Kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas

b) Kebutuhan organisasi untuk menghemat sumberdaya

c) Kebutuhan organisasi menciptakan terobosan

d) Kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan

26. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah sebagai berikut, kecuali

a) Mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan

b) Menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan

c) Menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah

d) Meningkatkan citra dan kesejahteraan pelanggan = meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan

27. Yang bukan merupakan kendala dalam mengembangkan karya kreatif adalah :

a) Pelecehan atau bahkan penolakan

b) Ketiadaan infrastruktur

c) Tidak ada dukungan dari pimpinan

d) Kurangnya sumberdaya manusia yang handal

28. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:

a) Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi;

b) Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi;

c) Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi

d) Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi

29. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara.... dengan

maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; bentuk korupsi seperti itu dinamakan:

a) Kerugian keuangan negara

b) Suap menyuap

c) Penggelapan Jabatan

d) Gratifikasi

30. Membangun sistem integritas memerlukan upaya dari berbagai komponen bangsa. Dalam membangun sistem integritas organisasi, peran tunas integritas sangat diperlukan; Peran yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut, kecuali:

a) Berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari,

b) Mengupayakan agar pemimpin berlaku adil terhadap karyawan

c) Mengupayakan agar integritas menjadi budaya,

d) Mengupayakan agar integritas hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadikan organisasinya memiliki corporate culture.

31. Keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya, disebutÂ :

a) Komitmen Mutu

b) Integritas

c) Spritual Accountability

d) Akuntabilitas

32. Ada berbagai teknik internalisasi nilai-nilai ke dalam diri setiap ASN. Salah satu tekniknya adalah mendengarkan atau berdialog dengan hati nurani. Teknik tersebut kita sebut denganÂ :

a) Re-Framing Culture

b) Seeding of Integrity

c) Multi Protection of Integrity

d) Simbolisasi

1. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali â€¦

a. Bertanggungjawab

b. Opurtunis

c. Adil

d. Inovatif

2. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah â€¦

a. Untuk meningkatkan citra positif pimpinan

b. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

c. Untuk memenuhi kewajiban yang dimandatkan peraturan perundang-undangan

d. Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat

3. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali â€¦

a. Mengedepankan kepentingan publik

b. Integritas

c. Prinsip imparsial

d. Intoleransi keberagaman

4. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali â€¦

a. Perencanaan strategis

b. Alokasi anggaran

c. Kontrak kinerja

d. Laporan kinerja

5. Responsibilitas terbagi atas dua aspek, yaitu â€¦

a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder

b. Responsibilitas institusi dan stakeholder

c. Responsibilitas perseorangan dan institusi

d. Responsibilitas stakeholder dan publik

6. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu â€¦

a. Laporan Perencanaan Instansi Pemerintah

b. Laporan Desain Tata Kelola dan Kelembagaan Instansi Pemerintah

c. Laporan Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

7. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya â€¦

a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda

b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

c. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah

d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia

8. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam

a. Kesetiaan kepada suku sendiri

b. Kesetiaan kepada orang lain

c. Kesetiaan rakyat kepada negara

d. Kesetiaan kepada diri sendiri

9. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme lndonesia adalah â€¦

a. Pengaruh pendidikan Barat

b. Gerakan nasionalisme lndia

c. Kemenangan Jepang atas Rusia

d. Penderitaan akibat penjajah

10. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan â€¦

a. Melahirkan politik balas budi penjajah

b. Menyulitkan persatuan bangsa

c. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional

d. Menggugah semangat penjajah

11. uatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasionali Indonesia (PNI). yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah â€¦

a. Bidang politik untuk mencapai lndonesia merdeka

b. Â Bidang ekonomi dansosial memajukan pendidikan

c. Menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif

d. Menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri

12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan â€¦

a. Memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera

b. Pembentukan organisasi wanita putri mardika

c. Mengusulkan pembentukanÂ VolksraadÂ (dewan rakyat) bagi pribumi

d. Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia

13. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah â€¦

a. Jujur, mandiri dan peduli

b. Jujur, empati dan adil

c. Jujur, tanggung jawab, sederhana

d. Jujur, berani, kerja keras.

14. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi.

Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, dikategorikan â€¦

a. Gratifikasi

b. Pemerasan

c. Suap menyuap

d. Penggelapan dalam jabatan

15. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk /jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai â€¦

a. Pemerasan

b. Gratifikasi

c. Benturan kepentingan dalam pengadaan

d. Perbuatan curang

16. Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, dengan maksud tertentu, dikatakanÂ â€¦

a. Penyuapan

b. Penggelapan

c. Pemerasan

d. GratifikasiÂ

17. Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri (auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebutÂ

a. Simbolisasi

b. Change Belief

c. Dis â€“asosiasi

d. MASAURA

18. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi

a. Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.Â

b. Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas.Â

c. Menghancurkan masa depan anak- anaknya.Â

d. Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.

19. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali

a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

d. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

20. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah â€¦

a. the right man on the right jobÂ

b. the right man on the wrong placeÂ

c. the wrong man on the wrong placeÂ

d. the wrong man on the right placeÂ

21. Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kataâ€™good governanceâ€™ mengandung makna sebagai berikut, kecuali â€¦

a. Materialitas

b. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak masyarakat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosialÂ

c. Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebutÂ

d. The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a countryâ€™s affairs at all levels of society

22. Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi â€¦

a. Dimensi Kuantitas Pelayanan, Dimensi Ekuitas, dan Dimensi Tindakan Nyata

b. Dimensi Kepatuhan, Dimensi Pengendalian, dan Dimensi Kinerja

c. Dimensi Efektifitas, Dimensi Efisiensi, dan Dimensi Ekonomis

d. Dimensi Kualitas Pelayanan, Dimensi Modalitas, dan Dimensi Tindakan IntegritasÂ

23. Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan â€¦

a. Norma etika maupun norma hukumÂ

b. Norma susila dan norma kesantunan

c. Norma adat dan kebiasaan

d. Norma moral dan norma spiritual

24. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna â€¦

a. Kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan

b. Kekuatan pemilik kekuasaan

c. Keberanian yang memegang kekuasaan

d. Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan

25. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali â€¦

a. Ketidaktercapaian target kerja

b. Pemborosan sumberdaya

c. Menurunkan kredibilitas organisasi

d. Menimbulkan kerugian pada organisasi

26. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut â€¦

a. Revolusioner

b. Demesioner

c. Evolusioner

d. Temporer

27. Yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya â€¦

a. Kepekaaan dan kecakapan

b. Semangat dan perjuangan

c. Motivasi dan kemampuan

d. Kerja keras dan kerja cerdas

28. Di bawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali â€¦

a. Salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja

b. Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan

c. Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya

d. Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan

29. Yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, adalah â€¦

a. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu

b. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu

c. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban

d. Meningkatkan produktivitas organisasi

30. Alat Pemastian Mutu Pelanggan terdiri dari â€¦

a. Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman

b. Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman

c. Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman

d. Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan ombudsman

31. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional disebut dengan ...

a. PPPK

b. PNS

c. ASN

d. Honorer

32. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, Pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali â€¦

a. Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas

b. Bersih bebas dari KKN

c. Persaingan yang tinggi di tingkat internasional

d. Mudahnya aksesibilitas pegawai

33. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan â€¦

a. Kebijakan publik

b. Pelayanan publik

c. Standar pelayanan

d. Standar Operasional Prosedur

34. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu â€¦

a. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional

c. Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun

d. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN

35 Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah â€¦

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah

b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN

c. Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

d. Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi

36. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan â€¦

a. Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan

b. Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja

c. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

d. Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan

37. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara â€¦

a. Kontinental

b. Persemakmuran

c. Anglo Saxon

d. Federasi

38. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali â€¦

a. Tidak adanya suap

b. Tersedianya Standard Operating Procedures (SOP)

c. Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan

d. Tersedianya pagu anggaran

39. Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan â€¦

a. Pelayanan yang Bersifat Adminisitratif

b. Pelayanan Jasa

c. Pelayanan BarangÂ

d. Pelayanan Regulatif

40. Di Australia, WoG dimotori oleh Australian Public Service (APS) dalam laporannya berjudul

a. Connecting Government

b. Joint Up Government

c. Integrated Government

d. Good Government

41. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali â€¦

a. Chief Information Officer (CIO)

b. Interoperabilitas sektor publik

c. Integrasi pelayanan online

d. Portal masing-masing kementerian dan lembaga

42. Pemerintah di tingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan kebijakan, bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah â€¦

a. Peraturan Pemerintah

b. Peraturan Presiden

c. Peraturan Menteri

d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU

43. Apakah yang dimaksud dengan prinsip tender loving care?

a. Memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan

b. Memberikan pelayanan dengan cepat

c. Memberikan pelayanan dengan ramahÂ

d. Memberikan pelayanan dengan tepat waktu

44. Terdapat banyak sekali manfaat etiket bagi pegawai ASN, Berikut adalah beberapa manfaat etiket, kecuali

a. Memudahkan berhubungan baik dengan setiap orangÂ

b. Pandai membaca situasiÂ

c. Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain

d. Membuat terlalu percaya diriÂ

45. Apakah istilah lain dari parkinsonian birokrasi?

a. Patologi birokrasiÂ

b. Masalah birokrasiÂ

c. Penggelembungan birokrasi

d. Red tape

46. Disebut dengan apakah problem yang menjerat birokrasi?

a. Patologi birokrasiÂ

b. Masalah birokrasiÂ

c. Penggelembungan birokrasi

d. Red tape

47. Pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow â€¦

a. Fisiologi

b. EpistimologiÂ

c. Kekayaan Diri

d. Motivasi

48. Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah actor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?

a. KorporasiÂ

b. LSMÂ

c. Masyarakat umumÂ

d. UniversitasÂ

49. Berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sector public dan sector swasta, kecuali â€¦

a. Sector public lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas

b. Sektor public memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam

c. Sektor public harus beroperasi demi kepentingan public

d. Sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran

50. Sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut â€¦

a. Input

b. Output

c. Proses

d. Outcome